Pasukan Cyber Indonesia Harus Dipimpin oleh Presiden

Pemerintah diimbau perlu mengantisipasi permasalahan cyber security dengan menerapkan organisasi security yang end to end dan dipimpin langsung oleh presiden.

Menurut Chairman Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana, 'pasukan' ini nantinya melibatkan multi departemen. Mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak terkait lainnya.

Usulan ini tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, eksistensi Indonesia semakin banyak memasuki dunia cyber. "Mungkin suatu saat lebih dari 50% aktifitas masyarakat dan kenegaraan dilakukan melalui dunia cyber," kata Dimitri.

Indonesia sendiri, berdasarkan laporan Akamai, berada di urutan nomor satu terkait sumber serangan cyber pada tahun 2013 lalu. Dimana terdapat 42 ribu serangan cyber per hari.

Indonesia juga dianggap sebagai negara yang paling berisiko mengalami serangan IT security, termasuk tren cyber intelligence dan cyber spionase yang marak saat ini menjadi ancaman perusahaan
maupun kedaulatan negara.

"Di Amerika Serikat saja sudah ada organisasi cyber yang berada di Presiden Obama langsung. Sementara di Indonesia itu masih terpecah, telekomunikasi di bawah Kominfo, perbankan di Bank Indonesia, dan lainnya. Jadi sebenarnya butuh wadah yang menggabungkan semuanya," ujar Dimitri.

Isu mata-mata cyber belakangan memang tengah hangat. National Security Agency (NSA) Amerika Serikat sebelumnya dilaporkan telah melakukan tindakan penyadapan pada telepon seluler 35 pemimpin dunia termasuk kanselir Jerman Angela Merkel.

Selain itu, pada Mei 2010, Tailored Access Operations division NSA juga dikabarkan telah berhasil meretas jaringan email server presiden Meksiko beserta anggota kabinetnya yang memakai jaringan email server tersebut.

Dalam dokumen lain disebutkan bahwa tahun 2013, NSA menargetkan presiden Meksiko dan Brazil sebagai target utama, terkait dengan regulasi peredaran obat-obatan terlarang dan human trafficking.

Indonesia tak luput jadi korban mata-mata cyber. Dimana pada tahun 2009, Australia dituding telah melakukan penyadapan terhadap ponsel milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan deretan pejabat Indonesia lainnya.

"Dengan melihat contoh-contoh di atas rasanya sudah sepantasnya jika cyber security menjadi hal yang penting untuk dipikirkan," tegas Dimitri

Di ranah perusahaan, survei yang dilakukan Sharing Vision terhadap 20 perusahaan pun menunjukkan 65% yang mengaku pernah mengalami insiden security. Namun telah banyak perusahaan yang melakukan langkah pengamanan.

Seperti 82% perusahaan yang telah memiliki prosedur keamanan TI, dan 91% telah memiliki pengaturan hak akses di perusahaan.

Serangan cyber juga mengancam pengguna jejaring sosial dan media online. Pengguna jejaring sosial di Indonesia yang jumlahnya sangat besar hendaknya waspada akan ancaman cyber security yang dapat berdampak pada kejahatan-kejahatan di dunia nyata," lanjut Dimitri.

Beberapa kerentanan yang dialami pengguna jejaring sosial seperti dalam survei 151 responden yang digarap Sharing Vision, yaitu bertemu akun palsu (22%), password diketahui orang lain (13,6%), maupun pencurian akun (9,9%).

Beberapa kasus telah terjadi diduga menjadi akibat dari efek buruk penggunaan jejaring sosial dan media online seperti game online, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kejahatan seksual, maupun kasus penculikan.
Dilaporkan di UK, bahwa di tahun 2012, terjadi pelaporan kejahatan yang terkait dengan Facebook sebanyak 40 laporan per menit.

Ancaman security finansial juga masih terjadi dan sering merugikan konsumen seperti pembobolan rekening bank yang dilakukan oknum penjahat menggunakan cara hacking dan skimming mesin ATM maupun EDC.